Tuntutan Wajib Jasa Konstruksi
Menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UUJK), usaha jasa konstruksi berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha (baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum) dalam mendirikan perusahaan konstruksi terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Diantaranya yaitu ;
1. Kualifikasi Badan Usaha
Kualifikasi badan usaha Jasa Konstruksi dapat menjadi acuan pertama bagi para calon pendiri badan usaha Jasa Konsturksi, aturan mengenai kualifikasi tersebut diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UUJK) yang terdiri atas;
- Kualifikasi usaha kecil
- Kualifikasi usaha menengah
- Kualifikasi usaha besar
Penetapan kualifikasi usaha tersebut dilaksanakan melalui penilaian terhadap penjualan tahunan, kemampuan keuangan, ketersediaan tenaga kerja konstruksi, dan kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. Kualifikasi usaha tersebut menentukan batasan kemampuan usaha dan segmentasi pasar usaha Jasa Konstruksi.
2. Izin Usaha
Setiap badan usaha Jasa Konstruksi yang akan memberikan layanan jasa konstruksi wajib memiliki Izin Usaha. Izin Usaha diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten / kota badan usaha yang berdomisili di wilayahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin Usaha berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha Jasa Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia. Mengenai Izin Usaha ini diatur dalam Pasal 26 ayat 2, Pasal 28, dan Pasal 29 ayat 1 UUJK.
3. Sertifikat Badan Usaha
Setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha. Sertifikat Badan Usaha diterbitkan melalui suatu proses sertifikasi dan registrasi oleh Menteri. Sertifikat Badan Usaha paling sedikit memuat :
- Jenis usaha
- Sifat usaha
- Klasifikasi usaha
- Kualifikasi usaha
Untuk mendapatkan Sertifikat Badan Usaha, badan usaha jasa konstruksi mengajukan permohonan kepada Menteri melalui lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha terakreditasi. Akreditasi diberikan oleh Menteri kepada asosiasi badan usaha yang memenuhi persyaratan :
- Jumlah dan sebaran anggota
- Pemberdayaan kepada anggota
- Pemilihan pengurus secara demokratis
- Sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah
- Pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
Mengenai Sertifikat Badan Usaha diatur dalam Pasal 30 UUJK.
4. Tanda Daftar Pengalaman
Untuk mendapatkan pengakuan pengalaman usaha, setiap badan usaha jasa konstruksi kualifikasi menengah dan besar harus melakukan registrasi pengalaman kepada Menteri. Registrasi pengalaman dibuktikan dengan tanda daftar pengalaman. Tanda daftar pengalaman paling sedikit memuat :
- Nama paket pekerjaan
- Pengguna Jasa
- Tahun pelaksanaan pekerjaan
- Nilai pekerjaan
- Kinerja Penyedia Jasa
Pengalaman yang diregistrasi ke dalam tanda daftar pengalaman merupakan pengalaman menyelenggarakan Jasa Konstruksi yang sudah melalui proses serah terima. Mengenai Tanda Daftar Pengalaman diatur dalam Pasal 31 UUJK.
5. Pilihan Jenis Usaha
Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UUJK), terdapat tiga pilihan jenis bidang usaha yang dapat menjadi acuan anda dalam membangun badan usaha Jasa Konstruksi, antara lain ;
- Usaha Jasa Konsultasi Konstruksi
- Usaha Pekerjaan Konstruksi
- Usaha Pekerjaan Konsturksi Terintegrasi
Perubahan atas klasifikasi dan layanan usaha Jasa Konstruksi tersebut diatur dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan memperhatikan perubahan klasifikasi produk konstruksi yang berlaku secara internasional dan perkembangan layanan usaha Jasa Konsturksi.
Penjelasan diatas adalah beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam mendirikan Perusahaan Jasa Konstruksi. Diskusikan dengan kami apa saja yang anda butuhkan dalam pemenuhan Izin Usaha Konstruksi anda. Hubungi nomor kontak kami pada halaman web ini. Sampai jumpa lagi di artikel selanjutnya.
