Background slideshow header jasa jatim
para pekerja jasa perizinan usaha

Jasa Jatim

Pengurusan PT, CV, UD, SPT, IUMK dan Lainnya

ilustrasi perencanaan bisnis

Jasa Jatim

Profesional, Murah dan Ramah

alur rencana perizinan usaha

Jasa Jatim

Pengurusan Legalitas yang cepat dan terpercaya

Trik Membuat NPWP Karyawan

contoh npwp karyawan

Syarat membuat NPWP karyawan perlu diketahui oleh perusahaan mengingat pentingnya nomor identifikasi wajib pajak ini, baik bagi perusahaan maupun karyawan itu sendiri.

Untuk perusahaan, kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) oleh setiap karyawan menjadi perhatian penting. Salah satu fungsinya bagi perusahaan adalah dengan kepemilikan NPWP yang menyeluruh oleh seluruh karyawan membuat nilai kredibilitas perusahaan di mata pajak.

Keuntungan dari kredibilitas ini, perusahaan lebih mudah untuk mengakses modal, baik dari investor maupun perbankan. Artinya, kesempatan perusahaan untuk mengembangkan bisnis juga makin besar.

Mengingat betapa pentingnya NPWP untuk semua karyawan dalam perusahaan, dalam artikel ini kita akan membahas mulai dari apa itu NPWP hingga apa saja syarat yang dibutuhkan untuk membuat NPWP karyawan.

Mengenal NPWP

NPWP adalah nomor identitas yang diberikan negara kepada setiap Wajib Pajak (WP) sebagai tanda pengenal yang terdiri dari 15 digit angka yang berisi kode seri dari identitas WP.

NPWP bisa digunakan untuk melakukan berbagai transaksi perpajakan seperti bayar hingga lapor pajak dan aktivitas perpajakan yang lain.

Tidak seperti kartu identitas lain yang memiliki masa berlaku terbatas, NPWP bisa dibilang berlaku seumur hidup. Hal ini berarti, tidak ada namanya NPWP yang kadaluarsa masa berlakunya.

Namun demikian NPWP bisa dicabut atau dinonaktifkan. Beberapa alasan pencabutan atau penonaktifan NPWP seperti WP meninggal dunia, wanita kawin dan tidak melakukan perjanjian pisah harta dan penghasilan atau WP sudah tidak lagi memenuhi syarat.

Pembuatan NPWP

Secara umum, untuk pengajuan NPWP ke KPP memiliki alur yang sama. Bedanya, kartu NPWP bisa langsung diperoleh setelah permohonan dipenuhi.

Syarat membuat NPWP karyawan

Syarat membuat NPWP karyawan sebenarnya cukup mudah. Berikut adalah syarat membuat NPWP karyawan, baik yang berstatus sebagai WNI maupun WNA :

  1. WNI: fotokopi e-KTP, surat keterangan kerja (jika ada), surat keputusan kepegawaian (jika PNS)
  2. WNA: Fotokopi paspor, kartu izin tinggal terbatas (Kitas) atau kartu izin tinggal tetap (Kitap).

Daftar NPWP Karyawan kolektif

Pengajuan NPWP Karyawan secara kolektif diatur dalam Perdirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2007 tentang Pemberian NPWP Orang Pribadi yang Berstatus Sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai Melalui Pemberi Kerja/ Bendaharawan Pemerintah.

Dalam peraturan ini, perusahaan yang ingin mengajukan pembuatan NPWP kolektif maka wajib mengumpulkan data karyawan yang belum memiliki NPWP Pekerja untuk diajukan daftar NPWP ke KPP terdekat.

Syarat membuat NPWP karyawan kolektif ini cukup dengan daftar nominatif karyawan yang mengajukan pembuatan NPWP dan disertai dengan fotokopi KTP atau identitas lain.

Daftar NPWP Karyawan Pribadi

Untuk pendaftaran NPWP karyawan pribadi bisa mengikuti tata cara yang ada di poin sebelumnya tentang mendaftar secara online.

Syarat membuat NPWP karyawan pribadi adalah fotokopi identitas dan juga formulir yang bisa didapatkan baik secara online maupun datang langsung ke KPP terdekat.

Ketaatan perusahaan pada peraturan pajak menjadi salah satu hal yang penting dalam menjalankan bisnis. Bukan hanya untuk menghindari sanksi administratif maupun finansial, namun yang lebih penting adalah akses yang lebih mudah ke modal sehingga bisa mengembangkan bisnis.

Hal ini bisa dimulai dengan memastikan semua karyawan memiliki NPWP sehingga tiap pendapatan yang masuk tercatat dan berkontribusi pada negara.

Bagikan artikel ini!
Artikel Menarik lainnya
pt. samsung electronics indonesia
Syarat Mutlak Pendirian PT Perseroan Terbatas
Bagaimana prosedur dan syarat pendirian PT, silahkan simak informasi pengurusan PT ala Jasa Jatim. Ada penjelasan lengkap tentang apa ...
selengkapnya
pemegang saham tunggal dalam sebuah perusahaan
Pemegang Saham Tunggal PT. Apa Mungkin?
UUPT menyebutkan bahwa Perseroan atau PT harus didirikan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat ...
selengkapnya
setoran modal pt perseroan terbatas
Tatanan Setoran Modal PT
Modal Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) itu terdiri dari ...
selengkapnya
deskripsi secara lengkap mengenai pengertian dari cv persekutuan komanditer
Deskripsi CV Persekutuan Komanditer
CV merupakan kepanjangan dari Commanditaire Vennootschap, atau dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan Persekutuan Komanditer. CV adalah ...
selengkapnya
cv persekutuan komanditer Commanditaire Vennotschaap
Cara Mendirikan Persekutuan Komanditer (CV)
Untuk mampu mendirikan Persekutuan Komanditer (CV) pelaku usaha harus tahu beberapa hal-hal penting mengenai Pendirian CV ...
selengkapnya
pemilik cv persekutuan komanditer sedang mengalami kebanggkrutan
Pembubaran CV Dan Perubahan Anggaran Dasar
Berbagai faktor atau alasan bisa menjadi latar belakang pembubaran sebuah Badan Usaha, seperti CV. Karena dianggap tidak bisa ...
selengkapnya
pajak umkm turun menjadi 0.5 persen
Pajak Umkm Bergeser 0.5 Persen
Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ditetapkan bahwa Pajak Penghasilan final kini diturunkan menjadi 0,5%
selengkapnya
penjelasan mengenai pph final untuk umkm
Ulasan PPh Final UMKM
Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018, jumlah Pajak Final yang harus dibayarkan UMKM adalah sebesar 0,5%. Ketentuannya adalah sebagai berikut
selengkapnya
umkm indonesia pengrajin sangkar burung
UMKM Bermitra Dengan Investor?
Di masa pandemi tahun 2020 ini, terpukulnya ekonomi, berdampak besar kepada para pelaku dunia usaha, salah satunya UMKM. Bantuan diberikan ...
selengkapnya
kartu npwp warna biru terbaru
Pembaharuan Data NPWP
Sekarang ini melakukan perubahan atau pembaharuan data NPWP tidak lagi menjadi suatu hal yang sulit untuk para wajib pajak yang sedang ...
selengkapnya
gedung yayasan atau lembaga
Modal Pokok Mendirikan Yayasan
Sebab jumlah kekayaan awal yayasan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan ...
selengkapnya
lambang koperasi Simpan pinjam indonesia
Sistematis Pendirian Koperasi Simpan Pinjam
Pendirian Koperasi Simpan Pinjam ini juga diatur dalam perundangan, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ...
selengkapnya