Background slideshow header jasa jatim
para pekerja jasa perizinan usaha

Jasa Jatim

Pengurusan PT, CV, UD, SPT, IUMK dan Lainnya

ilustrasi perencanaan bisnis

Jasa Jatim

Profesional, Murah dan Ramah

alur rencana perizinan usaha

Jasa Jatim

Pengurusan Legalitas yang cepat dan terpercaya

Langkah Vital Pendirian Perusahaan

contoh perusahaan konstruksi di indonesia

Iklim Usaha di indonesia kian tahun kian berkembang peluang usaha pun banyak bermunculan. Tidak sedikit Usaha Mikro Kecil Menengah yang sukses meraih pencapaian dan mulai menaikan level usahanya lebih serius dengan mendirkan sebuah perusahaan. Akan tetapi mendirkan perusahaan bukan hanya bermodalkan omset atau aset saja, tapi ada legalitas yang wajib diperhatikan sebelum Anda mendirikan perusahaan. Prosedur dan legalitas tersebut ditujukan untuk menjamin pelaku usaha serta memperjelas kegiatan usaha yang akan dilakukan seperti dalam bidang apa usaha Anda akan bergerak, domisili perusahaan serta kewajiban dan peraturan apa saja yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan negara.

Sebagaimana telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 mengenai Wajib Daftar Perusahaan yang berisi ;

“Pelaku usaha diberikan waktu 3 (tiga) bulan terhitung semenjaak perusahaan tersebut mulai menjalankan usaha untuk melakukan pendaftaran. Apabila tidak, maka Direksi sebagai penanggung jawab tersebut telah dianggap melakukan tindak pidana, dan diberi sanksi hukuman penjara selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dengan denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)”.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982

Adapun beberapa prosedur yang harus Anda perhatikan sebelum mendirikan perusahan, berikut ini adalah prosedur-prosedur mendirikan perusahaan yang harus anda ketahui.

1. Membuat Legalitas Perusahaan

Hal pertama yang harus dilakukan sebelum mendirikan perusahaan terutama perusahaan dengan jenis PT (Perseroan Terbatas) ialah membuat Akta Pendirian Perusahaan, SK Pengesahan Badan Hukum dan Ham, mendaftarkan NPWP perusahaan, serta mendaftarkan NIB dan Izin Usaha. Untuk pengurusan Akta Pendirian PT beserta SK Pengesahan Badan Hukum dapat Anda urus sekaligus di Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum dan di kementrian Hukum dan HAM melalui notaris terpercaya, setelah itu Anda dapat membuat NPWP perusahaan setelah kedua dokumen sebelumnya dirilis. Apabila ketiga dokumen tersebut telah Anda terima, maka Anda bisa langsung membuat akun perusahaan pada oss.go.id untuk mendapatkan NIB dan Izin Usaha.

2. Menentukan Domisili Usaha

Setelah proses diatas maka langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menentukan lokasi usaha, pilihannya dapat menggunakan Virtual Office yang biasanya akan dijadikan dasar untuk mengeluarkan legalitas perusahaan. Namun tidak semua kegiatan usaha bisa menggunakan Virtual Office untuk menentukan domisili usaha, Anda bisa menentukan kantor fisik dengan kepemilikan mandiri.

3. Menentukan Bidang Usaha

Langkah selanjutnya adalah menentukan bidang usaha dari perusahan yang akan anda dirikan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam Perka BPS No.19/2017 yang menyebutkan bahwa pengelompokan kegiatan ekonomi sangatlah penting untuk menyeragamkan konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha. Perka BPS tersebut kemudian mejadi acuan bagi masing-masing daerah dalam menentukan 5 digit kode KBLI untuk dicantumkan dalam SIUP.

Dari hal-hal diatas dapat dikatakan bahwa mengurus segala prosedur yang berkaitan dengan legalitas perusahan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan sebelum Anda mendirkan perusahaan. Untuk itu alangkah baiknya untuk melakukan konsultasi terkait hal-hal apa saja yang harus diperhatikan sebelum Anda mendirikan perusahaan.

Kosultasikan dengan kami mengenai apa saja hal yang perlu Anda siapkan dalam mendirikan perusahaan. Kontak kami tersedia dibawah postingan ini. Kami akan merespon secepat mungkin. Terima kasih.

Bagikan artikel ini!
Artikel Menarik lainnya
pt. samsung electronics indonesia
Syarat Mutlak Pendirian PT Perseroan Terbatas
Bagaimana prosedur dan syarat pendirian PT, silahkan simak informasi pengurusan PT ala Jasa Jatim. Ada penjelasan lengkap tentang apa ...
selengkapnya
pemegang saham tunggal dalam sebuah perusahaan
Pemegang Saham Tunggal PT. Apa Mungkin?
UUPT menyebutkan bahwa Perseroan atau PT harus didirikan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat ...
selengkapnya
setoran modal pt perseroan terbatas
Tatanan Setoran Modal PT
Modal Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) itu terdiri dari ...
selengkapnya
deskripsi secara lengkap mengenai pengertian dari cv persekutuan komanditer
Deskripsi CV Persekutuan Komanditer
CV merupakan kepanjangan dari Commanditaire Vennootschap, atau dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan Persekutuan Komanditer. CV adalah ...
selengkapnya
cv persekutuan komanditer Commanditaire Vennotschaap
Cara Mendirikan Persekutuan Komanditer (CV)
Untuk mampu mendirikan Persekutuan Komanditer (CV) pelaku usaha harus tahu beberapa hal-hal penting mengenai Pendirian CV ...
selengkapnya
pemilik cv persekutuan komanditer sedang mengalami kebanggkrutan
Pembubaran CV Dan Perubahan Anggaran Dasar
Berbagai faktor atau alasan bisa menjadi latar belakang pembubaran sebuah Badan Usaha, seperti CV. Karena dianggap tidak bisa ...
selengkapnya
pajak umkm turun menjadi 0.5 persen
Pajak Umkm Bergeser 0.5 Persen
Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ditetapkan bahwa Pajak Penghasilan final kini diturunkan menjadi 0,5%
selengkapnya
penjelasan mengenai pph final untuk umkm
Ulasan PPh Final UMKM
Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018, jumlah Pajak Final yang harus dibayarkan UMKM adalah sebesar 0,5%. Ketentuannya adalah sebagai berikut
selengkapnya
umkm indonesia pengrajin sangkar burung
UMKM Bermitra Dengan Investor?
Di masa pandemi tahun 2020 ini, terpukulnya ekonomi, berdampak besar kepada para pelaku dunia usaha, salah satunya UMKM. Bantuan diberikan ...
selengkapnya
kartu npwp warna biru terbaru
Pembaharuan Data NPWP
Sekarang ini melakukan perubahan atau pembaharuan data NPWP tidak lagi menjadi suatu hal yang sulit untuk para wajib pajak yang sedang ...
selengkapnya
gedung yayasan atau lembaga
Modal Pokok Mendirikan Yayasan
Sebab jumlah kekayaan awal yayasan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan ...
selengkapnya
lambang koperasi Simpan pinjam indonesia
Sistematis Pendirian Koperasi Simpan Pinjam
Pendirian Koperasi Simpan Pinjam ini juga diatur dalam perundangan, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ...
selengkapnya