Background slideshow header jasa jatim
para pekerja jasa perizinan usaha

Jasa Jatim

Pengurusan PT, CV, UD, SPT, IUMK dan Lainnya

ilustrasi perencanaan bisnis

Jasa Jatim

Profesional, Murah dan Ramah

alur rencana perizinan usaha

Jasa Jatim

Pengurusan Legalitas yang cepat dan terpercaya

Ketergantungan Jasa Konstruksi Kepada SIUJK

pekerja jasa konstruksi di indonesia

Usaha Jasa Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan rancang bangun yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Maka dari itu dibutuhkan formasi perizinan yang kuat dan menjamin perlindungan masyarakat.

Menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Usaha Jasa Konstruksi menyebutkan bahwa:

“Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.”

UU Nomor 2 Tahun 2017

Untuk mendapatkan perizinan usaha jasa konstruksi setidaknya Anda wajib memiliki beberapa komponen seperti SKA (Sertifikasi Tenaga Ahli) dan juga SKT (Surat Keterangan Ketrampilan), kemudian SBU (Sertifikasi Badan Usaha), dan yang terakhir barulah Anda bisa mengurus Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK). Sertifikasi Keahlian (SKA) dan Sertifikasi Keterampilan (SKT) diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dengan masa berlaku selama 3 tahun.

Dibentuknya kebijakan yang menetapkan bahwa usaha jasa konstruksi memerlukan perizinan yang kompleks bukan tanpa alasan. Misi besarnya adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan dibidang jasa konstruksi. Disebutkan juga bahwa sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan. Sehingga usaha jasa konstruksi yang tergolong kegiatan primer ini tidak lantas disetarakan dengan bidang usaha perdagangan umum lainnya.

Izin Usaha Jasa Konstruksi berdaya guna tidak hanya untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, dan berdaya saing tinggi dari sisi para penggiat usaha ini. Komitmen izin khusus ini juga berusaha memberikan jaminan dari hasil jasa konstruksi yang berkualitas untuk melindungi keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun.

Standar yang dipasang pemerintah berfungsi sebagai tolok ukur bagi pemain usaha jasa konstruksi dalam peningkatan kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja konstruksi nasional.

Sudahkah Anda membuat Izin Usaha Jasa Konstruksi dan turunannya? Kami dapat membantu Anda dalam pembuatan izin khusus ini. Silakan jangkau kami melalui kontak dibawah. Salam sukses selalu.

Bagikan artikel ini!
Artikel Menarik lainnya
pt. samsung electronics indonesia
Syarat Mutlak Pendirian PT Perseroan Terbatas
Bagaimana prosedur dan syarat pendirian PT, silahkan simak informasi pengurusan PT ala Jasa Jatim. Ada penjelasan lengkap tentang apa ...
selengkapnya
pemegang saham tunggal dalam sebuah perusahaan
Pemegang Saham Tunggal PT. Apa Mungkin?
UUPT menyebutkan bahwa Perseroan atau PT harus didirikan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat ...
selengkapnya
setoran modal pt perseroan terbatas
Tatanan Setoran Modal PT
Modal Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) itu terdiri dari ...
selengkapnya
deskripsi secara lengkap mengenai pengertian dari cv persekutuan komanditer
Deskripsi CV Persekutuan Komanditer
CV merupakan kepanjangan dari Commanditaire Vennootschap, atau dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan Persekutuan Komanditer. CV adalah ...
selengkapnya
cv persekutuan komanditer Commanditaire Vennotschaap
Cara Mendirikan Persekutuan Komanditer (CV)
Untuk mampu mendirikan Persekutuan Komanditer (CV) pelaku usaha harus tahu beberapa hal-hal penting mengenai Pendirian CV ...
selengkapnya
pemilik cv persekutuan komanditer sedang mengalami kebanggkrutan
Pembubaran CV Dan Perubahan Anggaran Dasar
Berbagai faktor atau alasan bisa menjadi latar belakang pembubaran sebuah Badan Usaha, seperti CV. Karena dianggap tidak bisa ...
selengkapnya
pajak umkm turun menjadi 0.5 persen
Pajak Umkm Bergeser 0.5 Persen
Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ditetapkan bahwa Pajak Penghasilan final kini diturunkan menjadi 0,5%
selengkapnya
penjelasan mengenai pph final untuk umkm
Ulasan PPh Final UMKM
Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018, jumlah Pajak Final yang harus dibayarkan UMKM adalah sebesar 0,5%. Ketentuannya adalah sebagai berikut
selengkapnya
umkm indonesia pengrajin sangkar burung
UMKM Bermitra Dengan Investor?
Di masa pandemi tahun 2020 ini, terpukulnya ekonomi, berdampak besar kepada para pelaku dunia usaha, salah satunya UMKM. Bantuan diberikan ...
selengkapnya
kartu npwp warna biru terbaru
Pembaharuan Data NPWP
Sekarang ini melakukan perubahan atau pembaharuan data NPWP tidak lagi menjadi suatu hal yang sulit untuk para wajib pajak yang sedang ...
selengkapnya
gedung yayasan atau lembaga
Modal Pokok Mendirikan Yayasan
Sebab jumlah kekayaan awal yayasan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan ...
selengkapnya
lambang koperasi Simpan pinjam indonesia
Sistematis Pendirian Koperasi Simpan Pinjam
Pendirian Koperasi Simpan Pinjam ini juga diatur dalam perundangan, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ...
selengkapnya